PN Surabaya

"Tidak ada bukti percakapan apapun antara terdakwa atau klien kami dengan Hamdan maupun Hendro," ujar penasihat hukum Itong Isnaeni, Mulyadi.

Mia mengatakan, pihaknya juga sudah menyusun dakwaan alternatif untuk upaya meyakinkan majelis hakim saat persidangan.

Penahanan yang dilakukan di Rutan Medaeng, untuk memudahkan proses hukum yang dijalani tersangka.

Terdakwa dugaan KDRT itu, menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengesampingkan asas equality before the law atau asas persamaan di hadapan hukum.

"Menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Dwi Vibbi dan Ikhsan Fatriana," tegas hakim yang akrab disapa Ginting di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/7/2022)

“Berdasarkan yang disampaikan oleh JPU, ini hanya kelaziman, dan tidak ada dasar hukumnya," ujar penasihat hukum Itong, Mulyadi.

"Kesimpulan eksepsi kami adalah meminta dakwaan dibatalkan dan majelis hakim bisa memerintahkan JPU untuk mengeluarkan Itong Isnaeni dari penjara," ujar Mulyadi

Agus Sonhaji menegaskan pihaknya tak berwenang mengesahkan perkawinan beda agama, melainkan penetapan dari pengadilan.