politik

PDI Perjuangan mendukung larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

Dunia memerlukan lebih banyak perempuan sebagai anggota anggota legislatif atau parlemen. Demikian keinginan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Ke 10 perempuan yang menduduki posisi jabatan politik itu merata dari kepala daerah/wakil kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.

Dari 171 daerah yang menggelar pilkada serentak pada 27 Juni 2018, PDI Perjuangan menempatkan 78 kadernya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

"Kami berharap ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, namun bukan berarti legislatif tidak kritis terhadap pemerintah," terang Sutiaji .

"Kita ikuti semua tahapan yang ada. Semua keputusan dari KPU itu yang akan kita terima," ujar Maidi.

Risma mengatakan, ada sejumlah kejanggalan yang membuat pasangan Gus Ipul – Puti Soekarno kalah.

Para kiai melarang Gus Ipul menggugat hasil coblosan 27 Juni 2018, meskipun diperoleh bukti-bukti kecurangan kubu pasangan nomor urut satu.