Upah Minimum Provinsi

Jazuli mengatakan kenaikan tersebut tak memperhatikan rasa keadilan bagi buruh.

Dengan menggunakan data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sebagai dasar perhitungan penyesuaian Upah Minimum, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024.

Menurut Nuruddin, ketika perhitungan upah menggunakan PP No. 51 tahun 2023, kenaikan upah tidak akan terlalu signifikan karena lebih rendah dari nilai inflasi.

Kemacetan tak bisa dihindari dari jalan Darmo, usai KBS. Antrian pun mengular hingga saat ini.

Permintaan kenaikan upah sebesar 15 persen tersebut dibarengi dengan permintaan pencabutan Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja.

Kenaikan UMP 2023 ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Upah Minimum Jatim.

"Dana JHT bukan pemberian pemerintah, tetapi merupakan iuran bersama antara buruh dan pengusaha. Jadi tidak tepat jika Pemerintah ikut mengatur," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tetap bersikeras dan kembali mengimbau para gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021.