Pixel Codejatimnow.com

Khofifah Minta Kepala Daerah di Jatim Percepat Distribusi Dana Desa

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Ni'am Kurniawan
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (Foto: Humas Pemprov jatim for jatimnow.com)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (Foto: Humas Pemprov jatim for jatimnow.com)

Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut, percepatan penyaluran Dana Desa (DD) merupakan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.

Terlebih dalam situasi saat ini, DD merupakan salah satu instrumen penting dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19. Sehingga, DD perlu segera dicairkan agar dapat tersalurkan kepada masyarakat pedesaan secepatnya.

"Minimal 40 persen dari alokasi DD itu merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Untuk itu, penyaluran DD secara cepat akan menjadi pendorong pergerakan ekonomi di desa, sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan," ungkap Khofifah, Jumat (25/2/2022).

Orang nomor satu di Jatim itu menambahkan, Tahun 2021 Pemprov Jatim telah menyalurkan 99,92 persen DD ke 7.721 desa. Total anggaran yang disalurkan sebesar Rp 7,653 triliun dari total alokasi sebesar Rp 7,659 triliun.

Saat ini, terdapat tiga desa yang belum tersalurkan DD, di antaranya desa di Sidoarjo yang terdampak lumpur Lapindo. Satu desa lainnya Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena kepala desa menghadapi permasalahan hukum.

"Dari DD yang sudah disalurkan tersebut, BLT sebagai perlindungan sosial telah dinikmati oleh 570.519 keluarga penerima manfaat dengn total anggaran sebesar Rp 2,054 triliun atau tersalurkan 95,86 persen," imbuh Khofifah.

Baca juga:
239 Desa di Tulungagung Terima Pencairan DD, Ini Peruntukannya

Khofifah menjelaskan, Jatim mendapatkan alokasi DD dari Kementerian Desa PDTT sebesar Rp 7,76 triliun untuk 7.724 desa. Alokasi ini mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar Rp 100,268 miliar dibanding tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, progres hingga Februari imi menunjukkan percepatan yang cukup signifikan. Yakni penyaluran kepada 1.839 desa dengan total anggaran sebesar Rp 601,6 miliar.

"Melaui rakor ini kita mengajak seluruh kepala daerah dan kepala desa untuk segera memproses penyaluran DD. Sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan tingkat desa," tutur Khofifah.

Baca juga:
Desa di Ponorogo Bandel Tunggak Bayar Pajak Dana Desa, Sanksi Menanti

Pihaknya menegaskan, efek dari penyaluran BLT DD terhadap penurunan angka kemiskinan terasa sangat signifikan. Hal itu terbukti dengan penurunan angka kemiskinan periode Maret-September 2021 sebesar 0,81 prosen setara dengan 313.130 jiwa dan angka ini terbesar secara nasional.

Sedangkan penurunan kemiskinan perdesaan Tahun 2020-2021 sebesar 1,37 persen dan angka ini merupakan penurunan kemiskinan tertinggi sepanjang satu dekade terakhir. Sementara penurunan kemiskinan di perkotaan pada tahun yang sama sebesar 0,38 persen.