jatimnow.com - DPRD menyoroti ramainya praktik 'bisnis seragam' di SMA Negeri di Jatim, karena dinilai memberatkan wali murid. Desakan menghentikan persoalan seragam dilontarkan salah satu anggota dalam Rapat Paripurna, di Kantor DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (24/7/2023).
"Terkait dengan seragam, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius," kata Mathur Husyairi, Anggota Komisi E DPRD Jatim di tengah paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Anik Maslachah dan dihadiri Sekdaprov Jatim Adhi Karyono.
Di hadapan Adhi, Mathur juga mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa. Dia mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban mereka. Apalagi dengan harganya selangit.
Mathur bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya.
"Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsennya hanya satu," ucap dia.
Selain itu, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengaku pada tahun 2018 pernah mencari kain seragam seperti SMAN 5 Surabaya.
"Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran," beber Mathur.
Baca juga:
Respons DPRD Jatim tentang Penerapan Aturan Baru Seragam Sekolah
Menurut Mathur, jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain maka keuntungan bisa jadi memang berkali lipat. Dia pun meminta Pemprov Jatim untuk mengusut tuntas hal tersebut.
"Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun," katanya.
Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim berencana akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Para wakil rakyat akan menanyakan perihal seragam sekaligus persoalan PPDB.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menegaskan, sektor pendidikan memang harus menjadi prioritas. Sebab, merupakan pelayanan dasar yang harus jadi perhatian bersama.
Baca juga:
Komisi E Usul Seragam Gratis 2024, Kadindik Jatim: Kenapa Tidak?
"TisTas 12 tahun, pendidikan murah dan berkualitas harus diimplementasikan dengan efektif dan efisien," jelas Anik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun berharap agar hearing Komisi E nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik.
"Yaitu untuk melakukan review policy yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena sekali lagi, adalah untuk pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi," tandasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-60216-dprd-desak-bisnis-seragam-sekolah-di-jatim-diputus
