Pixel Code jatimnow.com

DPRD Surabaya Bicarakan Pasar Keputran: Kurang Pas di Tengah Kota

Editor : Redaksi  
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. (Foto: dok. jatimnow.com)
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. (Foto: dok. jatimnow.com)

jatimnow.com - Anggota Komisi B DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna angkat bicara soal kondisi di kawasan Pasar Keputran.

Diakui, sejauh ini belum ada laporan, baik dari pedagang maupun dari PD Pasar Surya atau dari masyarakat di sekitar lingkungan Pasar Keputran, yang protes atau mengadu ke DPRD Surabaya.

"Makanya selama ini kita menganggap tidak ada masalah. Dulu ada masukan soal bau dan sampah, itu semua sudah teratasi dan kita anggap clear," ujar Ayu, Selasa (12/6/2024).

Namun, faktanya aktivitas para pedagang liar atau PKL di sekitar Pasar Keputran membuat kawasan ini nampak semrawut. Hal itu pun mendapatkan atensi Pemkot Surabaya.
Kemudian, dilakukan upaya penertiban. Namun, para PKL tetap membandel menggelar lapak di trotoar jalan hingga membuat Kota Surabaya kurang sedap dipandang.

Para pedagang resmi pun mengeluhkan aktivitas para PKL tersebut kerap mengganggu akses masuk. Mereka harus menyawa jasa kuli panggul untuk memasukkan barang dagangannya dari pemasok yang didatangkan dari luar kota.

"Kok yang mempunyai hak berjualan di sana harus membayar kuli lagi untuk masuk ke lingkungan pasarnya karena terhambat oleh pedagang dari luar atau tidak resmi," sambung politisi Golkar tersebut.

Untuk mengurai persoalan itu, Ayu berharap kepada Badan Pengawas PD Pasar Surya untuk turun dan melakukan pengawasan untuk mengurai permasalahan yang ada di Pasar Keputran. Serta mencarikan solusi agar keinginan para pedagang dapat terakomodir dengan baik.

Sebab hal ini dapat berimplikasi dengan program Pemerintah Kota Surabaya yang ingin menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, persoalan PKL yang berada di kawasan Pasar Keputran ini harus lekas ditangani.

Baca juga:
PD Pasar Surya Janji Tertibkan Kesemrawutan Keputran Surabaya

"Nah, ini sangat disayangkan sebab utamanya progam dari Pak Wali ini menghidupkan perekonomian warga Kota Surabaya dan kami (di DPR) sepakat dengan itu, tapi bila kenyataannya seperti itu ya harus dibenahi," tandasnya.

Sementara itu, mengenai infrastruktur yang menunjang kenyamanan baik para pedagang dan pembeli, kata Ayu harus menjadi tanggung jawab bersama. Seperti persoalan kebersihan di lingkungan pasar.

"Memang sejauh ini kita melihat masih ada pedagang ayam menggunakan meja berjualan di luar. Tentu itu dari pemandangan tidak elok untuk dilihat. Kemudian parkiran juga musti ditertibkan. Supaya kendaraan itu tidak hilang atau tidak baret (lecet) sehingga orang yang ke pasar menjadi lebih nyaman," ulasnya.

"Kemudian kalau soal kondisi pasar yang becek dan lain sebagainya harus ada kesadaran dari pedagang. Tidak bisa seenaknya sendiri (membuang sembarangan dan tidak menjaga kebersihan)," sambungnya

Baca juga:
Maling Motor Gentayangan di Pasar Keputran, Ini Respons PD Pasar Surya Surabaya

Kemudian, mengenai tata ruang kota, Ayu menilai lokasi pasar yang berada di tengah kota dirasa kurang pas.

Menurutnya seyogyanya lokasi pasar seperti Pasar Keputran atau pasar induk itu berada di daerah kawasan pinggiran Kota Surabaya bukan justru di tengah kota. Seperti hal yang ada di Ibu Kota Jakarta.

"Sebetulnya kalau seperti pasar induk seyogyanya tidak berada di tengah kota. Nah kalau di Jakarta, pasar induk ada di pinggiran kota. Seperti pasar Cimanggis berada di jalan arah ke Bogor jadi berada di pinggiran kota. Sehingga tidak terjadi kemacetan," bebernya.

"Sebenarnya kalau untuk pasar induk itu seperti di Sidotopo atau di Pasar Turi itu juga bagus. Karena lokasinya tidak di tengah kota, dan saya rasa itu bila ditata baik untuk pasar basah di Sidotopo atau pasar keringnya bisa jadi itu Pasar Turi," tutupnya.