Hati-hati! Ini Nasihat Bagi Pejabat yang Sewa Operator Medsos

Editor: Arif Ardianto / Reporter: Farizal Tito

llustrasi/Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman memberikan penjelasan tentang kekerasan siswa di SMKN 1 Surabaya melalui Facebook

jatimnow.com - Zaman serba digital seperti sekarang, bagi startup (perusahaan rintisan) bisa bernapas lega dengan adanya teknologi internet yang terus berkembang.

Dan tak menutup kemungkinan jika penyedia jasa paid promote berbasis media sosial (medsos) atau yang biasanya disebut layanan jasa promosi berbayar saat ini sedang menjadi tren bahkan menjadi mata pencaharian yang menghasilkan.

Tak heran jika penyedia jasa ini biasanya mengelola akun-akun Instagram, Twitter dan Facebook yang dimiliki publik figur, artis maupun pejabat publik.

Baca Juga:

Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo, menganggap tren penjual jasa admin medsos saat ini yang dimanfaatkan pejabat publik sebuah kewajaran.

Namun, ia berpesan bahwa bagi pejabat yang menggunakan jasa tersebut harus selalu mengontrol secara berkala tentang materi yang telah di upload di akun miliknya oleh pihak kedua.

"Medsos diwarnai dengan kemungkinan adanya “manipulasi", tetapi jangkauan penyebaran infonya meluas. Artinya, sekali menyebarkan statement semuanya dapat melihat. Maka harus berhati-hati sama penggunaan medsos. Terutama bagi pejabat publik," tutur Suko Widodo, Sabtu (29/9/2018).

Menurut Suko, medsos itu ibarat pisau bermata dua. Artinya bisa bermanfaat untuk kebutuhan manusia sebagai alat pemotong makanan, tetapi juga bisa digunakan melukai orang lain atau bahkan diri sendiri.

"Pasti ada dampak positif dan negatif, tergantung penggunaannya. Selain itu dperlukan keahlian tersendiri dalam mengelola medsos. Sepanjang tujuan yang hendak dicapai adalah bagian dari pengelolaan tugasnya," tutur Suko yang juga Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair itu.

"Medsos sangat baik jika pemanfaatannya untuk mempublikasikan informasi publik (berkait dengan urusan pekerjaan) bukan untuk pencitraan," tambahnya.

Suko tidak menyarankan pejabat publik memilih menggunakan medsos untuk melakukan klarifikasi masalah yang sedang terjadi.

"Klarifikasi baiknya dari media massa bisa radio TV koran, media line, terlebih lembaga massa yang formal akan lebih berpengaruh. Karena sifat medsos itu hanya melengkapi, karena media massa lebih menguatkan secara yuridis atas konfirmasi yang bersangkutan," pungkasnya.


jatimnow.com menyajikan pemberitaan di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, menyajikan berita yang dikemas dengan apik tanpa mengabaikan nilai-nilai jurnalisme.

Jalan Jimerto No. 17a Surabaya

Call:  (031) 99248116

Email: jatimnow@gmail.com

Newsletter