jatimnow.com - Zaman serba digital seperti sekarang, bagi startup (perusahaan rintisan) bisa bernapas lega dengan adanya teknologi internet yang terus berkembang.
Dan tak menutup kemungkinan jika penyedia jasa paid promote berbasis media sosial (medsos) atau yang biasanya disebut layanan jasa promosi berbayar saat ini sedang menjadi tren bahkan menjadi mata pencaharian yang menghasilkan.
Tak heran jika penyedia jasa ini biasanya mengelola akun-akun Instagram, Twitter dan Facebook yang dimiliki publik figur, artis maupun pejabat publik.
Baca Juga:
- Misteri Kepsek SMKN 1 Menyaru Jukir Usai Terjadi Kekerasan
- Video: Minta Kadispendik Jatim Tidak Gaduh
- Video: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dituntut Minta Maaf
- Orangtua Korban Kekerasan di SMKN 1 Wadul Patung Gubernur Suryo
- Demo Kepsek, Siswa SMKN 1 Surabaya Keluhkan Pungutan Lokasi Parkir
- Video: Siswa SMKN 1 Surabaya Tuntut Kepsek Mundur
- Buntut Kekerasan Siswa, Penjelasan Kadispendik Jatim di Medsos Aneh
Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo, menganggap tren penjual jasa admin medsos saat ini yang dimanfaatkan pejabat publik sebuah kewajaran.
Namun, ia berpesan bahwa bagi pejabat yang menggunakan jasa tersebut harus selalu mengontrol secara berkala tentang materi yang telah di upload di akun miliknya oleh pihak kedua.
Baca juga:
Kebakaran Rumah Parkir di Surabaya, Sengaja atau Lalai?
"Medsos diwarnai dengan kemungkinan adanya “manipulasi", tetapi jangkauan penyebaran infonya meluas. Artinya, sekali menyebarkan statement semuanya dapat melihat. Maka harus berhati-hati sama penggunaan medsos. Terutama bagi pejabat publik," tutur Suko Widodo, Sabtu (29/9/2018).
Menurut Suko, medsos itu ibarat pisau bermata dua. Artinya bisa bermanfaat untuk kebutuhan manusia sebagai alat pemotong makanan, tetapi juga bisa digunakan melukai orang lain atau bahkan diri sendiri.
"Pasti ada dampak positif dan negatif, tergantung penggunaannya. Selain itu dperlukan keahlian tersendiri dalam mengelola medsos. Sepanjang tujuan yang hendak dicapai adalah bagian dari pengelolaan tugasnya," tutur Suko yang juga Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair itu.
Baca juga:
54 Motor Siswa Terbakar, Kepsek SMKN 1 Kembali Tawarkan Gedung Parkir
"Medsos sangat baik jika pemanfaatannya untuk mempublikasikan informasi publik (berkait dengan urusan pekerjaan) bukan untuk pencitraan," tambahnya.
Suko tidak menyarankan pejabat publik memilih menggunakan medsos untuk melakukan klarifikasi masalah yang sedang terjadi.
"Klarifikasi baiknya dari media massa bisa radio TV koran, media line, terlebih lembaga massa yang formal akan lebih berpengaruh. Karena sifat medsos itu hanya melengkapi, karena media massa lebih menguatkan secara yuridis atas konfirmasi yang bersangkutan," pungkasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-7357-hati-hati-ini-nasihat-bagi-pejabat-yang-sewa-operator-medsos
