jatimnow.com - Puluhan guru swasta yang berstatus P1 mendatangi kantor DPRD Tulungagung. Mereka menanyakan kejelasan nasib usai lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun belum mendapat formasi.
Ketua Forum Guru P1 Tulungagung, Miftakhul Huda mengatakan, jumlah Guru P1 yang belum terangkat saat ini mencapai 196 orang. Jumlah tersebut, terdiri dari guru negeri dan swasta. Dalam seleksi PPPK tahun 2021, mereka dinyatakan lolos namun belum mendapatkan formasi.
Pada tahun 2023, mereka mencoba berkoordinasi dengan Bupati Tulungagung. Mereka juga mendapat rekomendasi dari Bupati saat itu untuk segera diangkat.
"Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BKD atau Dinas Pendidikan, hingga saat ini," ujarnya, Selasa (11/2/2025).
Dalam audiensi ini mereka meminta DPRD Tulungagung untuk menandatangani kesepakatan, di antaranya DPRD akan mengusulkan percepatan penuntasan P1, mengawal dan mengawasi realisasi kebijakan terkait P1 dan memfasilitasi audiensi dengan instansi terkait.
Baca juga:
Nasib Ribuan Pegawai Non-ASN di Jember, Tunggu Penerbitan SK PPPK
Surat kesepakatan ini ditandangani oleh anggota komisi A DPRD Tulungagung yang hadir dalam audensi ini.
"Kita akan mengawal nasib teman teman guru P1, kalau perlu kita akan melakukan aksi demo menuntut kejelasan nasib guru P1," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono yang hadir dalam audiensi ini berjanji akan mengawal poin yang disepakati dalam audiensi ini. Mereka juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait hal ini.
Baca juga:
Belasan Ribu Non-ASN di Jember Belum Terima Gaji, Ngadu ke DPRD
Dalam audiensi terungkap, masalah guru P1 terletak dalam postur anggaran. Selama ini, pihak Pemkab terbentur dengan anggaran dalam perekrutan PPPK sehingga formasi yang dibuka tidak banyak.
"Kita juga akan melakukan studi banding ke dareah lain untuk melihat bagaimana cara menuntaskan masalah ini," pungkasnya.
