Restorative Justice

Beberapa hal menjadi pertimbangan dilakukannya restorative justice, di antaranya, menghindari over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, sekaligus mengembalikan terdakwa atau tersangka dengan korban pada kondisi semula.

Kebijakan itu diambil setelah makin banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pesilat dan gangster di Jawa Timur.

Kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mediasi yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan yang meresahkan masyarakat.

"Hal tersebut didasari atas amanat UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021," tutur papar AKP Momon Suwito.

"Pelaku juga baru pertama kali melakukan tindakan pidana, hal ini dibuktikan dengan pengecekan pada aplikasi sistem informasi penelusuran perkara," ujarnya.

"Anaknya yang menawar, lanjut ibunya membuka tas berisikan uang milik istri juragan sepatu," ujarnya.

Peresmian Restorative Justice diinisiasi Satreskrim Polrestabes Surabaya sebagai upaya menjadikan hukum yang lebih bermartabat.

"Karena korban mengambil paksa, tersangka pun marah dan menampar pipi korban hingga korban terjatuh. Kemudian menyeretnya keluar," terang dia.