jatimnow.com - Rencana pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mereklamasi kawasan pesisir Surabaya hingga saat ini masih menuai pro dan kontra. Utamanya dampak lingkungan dan ancaman hilangnya lahan kerja para nelayan di sana.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan, Aning Rahmawati menyampaikan terkait nasib para nelayan yang berpotensi kehilangan mata pencahariannya. Pihak pengembang Surabaya Waterfront Land harus dipastikan komitmennya.
Ditegaskan, rencana pengembang tetap memberdayakan warga lokal harus diwujudkan. Sehingga, dampak dari reklamasi ini tidak sampai pada terciptanya warga miskin baru karena kehilangan pekerjaan di Kota Pahlawan.
Hal ini pun selaras dengan pemerintah kota yang meminta agar pengembang harus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Kalau dari nelayan yang paling penting adalah komitmen dari PT Granting Jaya untuk memberikan kompensasi. Kemudian kalau dilihat dari sisi manfaat, memang sangat luar biasa besar untuk pergerakan ekonomi di Surabaya," kata Aning, Rabu (14/8/2024).
Apalagi, menurut Aning, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya juga ada pembahasan terkait tol SERR (Surabaya Eastern Ring Road) dan JLLT. Pengembangan kawasan pesisir itu dinilai bisa lebih menghidupkan dan menggerakkan roda perekonomian secara maksimal.
Baca juga:
Pembangunan Surabaya Waterfront Land, Eri Cahyadi Janji Pertahankan Lingkungan
Kendati begitu, bukan berarti pemerintah kota harus bersantai ria sembari menunggu realisasi PSN tersebut. Pemkot, menurut dia juga sudah harus mulai memikirkan dampak-dampaknya juga. Selain dampak sosial pada masyarakat, dampak lingkungan pun perlu diperhatikan.
"Di situ pesisir timur ada area lindung. Kalau tidak dibuat tanggul, kemudian tidak ada antisipasi terkait drainasenya. Malah akan menjadi banjir yang luar biasa dampaknya di wilayah Surabaya Timur. Belum lagi dampak dari reklamasi ini adalah pendangkalan," ucapnya.
Legislator dari Fraksi PKS ini melanjutkan, pendangkalan itu tentu akan berdampak pada transportasi laut yang selama ini melintasi area tersebut. Dari hal itu, ketika PSN akan dilakukan, maka pemkot menurut dia juga harus menyiapkan langkah antisipasinya.
Baca juga:
Warga Keberatan Proyek Surabaya Water Frontline, Ini Sikap DPRD Jatim
"Pemerintah kota harus mengantisipasi betul terkait dampak negatif yang akan diterima Surabaya. Karena kalau dari sisi aturan, laut itu bukan kewenangan kota. Ada di pusat dan provinsi kewenangannya. Tapi, Surabaya harus mengantisipasi betul dampaknya," ujarnya.
Memang, dia mengakui, ada dampak manfaatnya yang akan dirasakan Surabaya. Tapi, dampak negatifnya pun juga ada untuk Surabaya.
"Sehingga, dampak positif kita dapat. Negatifnya bisa dihilangkan. Itu kan juga semua perizinannya belum selesai. Jadi pemerintah kota sedari sekarang juga sudah harus bersiap," pungkasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-70716-dewan-soroti-dampak-buruk-proyek-surabaya-waterfront-land
