Politik dan Pemerintahan Ponorogo

Pemerintah kabupaten (pemkab) mengembalikan biaya pemakaman bagi warga luar yang ditarik Rp 5 juta saat keluarganya dimakamkan di Makam Bibis.

DPRD membentuk empat panitia khusus (pansus) untuk mengawal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemkab Ponorogo.

"Salah satu cara adalah dengan mengganti tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari uang jadi tunjangan beras yang dibeli dari Gapoktan," kata Bupati Sugiri.

"Nanti panen perdana di ekspor. Namun tentu melihat pasar di Ponorogo dulu," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Belasan warga melakukan pertemuan dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Wilayah Solo terkait pembangunan Waduk Bendo.

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Ponorogo bakal membuat pasar krempyeng (pasar tumpah) di setiap desa.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menyebutkan di dalam SE terbaru itu ada aturan tentang pembelajaran tatap muka (PTM) dan berbagai kegiatan yang boleh digelar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menghentikan perizinan pembukaan swalayan modern berjaringan nasional di Bumi Reog.