Politik dan Pemerintahan Ponorogo

Percaloan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo sudah memasuki babak akhir.

"Kami berikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Tentunya yang di ranah kami. PNS-nya dan PPPK-nya," ujar dia.

Setelah ditunggu berbulan-bulan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo blak-blakan terkait calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Teka-teki terduga calo Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo segera terbuka.

"Kami mencatat kenapa ada perlu tahapan kontrak ulang," ujar Kepala DPUPKP, Jamus Kunto Purnomo.

"Dari berdiri sekitar Tahun 2000, gedung ini belum pernah dicat ulang," kata Kabag Umum Pemkab Ponorogo, Heru Budi Santoso.

Penelusuran kasus dugaan calo penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Ponorogo telah memasuki babak akhir.

Saya tidak bicara pidana. Nanti silahkan jika ada yang mau memidanakan. Kalau dari kami Pemkab Ponorogo bakal memberi sanksi," kata Agus.