Politik dan Pemerintahan Jombang

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bupati mengharapkan agar seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta jajarannya selalu fokus pada target kinerja.

Ia menyebut lahan seluas 3,5 hektare itu, dulunya TKD Kelurahan Kepanjen. Namun saat ini sudah beralih menjadi tanah aset Pemkab Jombang.

Bupati menyebut pemberangkatan ini dalam rangka untuk melakukan suatu ikhtiar perjuangan demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

RDKK dibutuhkan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan data riil di lapangan.

Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Jombang, Supradigdo tidak menampik ada beberapa proyek milik Pemkab Jombang yang molor, selain tiga pasar.

Sekdakab Jombang, Agus Purnomo menjelaskan, pada 2021, serapan APBD mencapai 87 persen. Diharapkan pada 2022, serapan APBD bisa di atas angka tersebut.

"Keadilan Pemilu yang didesain dengan baik, akan sangat menentukan hasil maupun kredibilitas proses Pemilu," katanya.

"Sebanyak 40 orang TMT Pebruari 2023 dan 46 orang TMT Maret 2023, yang menerima SK Pensiun," ungkapnya.